Paham Kekuasaan menurut para Ahli

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.
Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

1)Paham Jendral Clausewitz (XVIII)
Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman.

2) Paham Lucian W.Pye dan Sidney
Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University Press, 1972 ), mereka mengatakan :”The political culture of society consist of the system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action can take place, it provides the subjective orientation to politics.....The political culture of society is highly significant aspec of the political system”. Para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur sebyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.

Baca selengkapnya »

macam macam konsep wawasan nusantara

Wawasan Keuatan

Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan, yang berintikan pada kekuatan, maka pelu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (1) wawasan benua, (2) wawasan bahari, (3) wawasan dirgantara, (4) wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi yang memengaruhi juga wawasan Nusantara sebagai wawasan kekuatan.

1) Wawasan Benua. Wawasan benua mendasarkan pada konsep kekuatan di darat, yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder (1861-1947) dan Karl Haushofer. Menurut pendapat mereka, negara yang menguasai daerah Eropa Timur maka akan menguasai jantung yang berarti menguasai pulau dunia (Eurasia-Afrika), dan yang dapat menguasai pulau dunia adalah akan menguasai dunia.


2) Wawasan Bahari. Wawasan bahari mendasarkan pada konsep kekuatan di lautan. Tokohnya adalah Sir Walter Raleigh (1554-1618) yang menyatakan “ siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia”. Tokoh lainnya Alfred Thayer Mahan (1840-1914), yang mengemukakan bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional.

3) Wawasa Dirgantara. Wawasan dirgantara mendasarkan pada konsep kekuatan di udara yang dikemukakan oleh Guilio Douchet (1869-1930), J.F. Charles Fuller (1878-......), William Billy Mitchell (1877-1946), A. Savesnsky (1894-......). menurut konsep ini, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman, dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran sehingga tidak mampu lagi bergerak menyerang.

4) Wawasan Kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara, yang mencakup pula teori daerah batas (Rimland) dari Nicholas J. Spykman (1893-1943). Teori Spykman inilah pada dasarnya yang melandasi wawasan kombinasi, dan banyak memberikan inspirasi kepada negarawan, ahli-ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan negara dewasa ini.

Baca selengkapnya »

Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan

Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan YME dan keiklasan untuk berkorban. Nilai-nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globaisasi.
Globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan Internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Masyarakat dan pemerintah suatu Negara berupaya untukmenjamin kelangsungan hidu serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna dan bermakna. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bengsa, wawasan nusantara, serta ketahanan Nasional dalam diri para mahasiswa.
Hak dan Kewajiban warga Negara, terutama kesadaran bela Negara akan tewujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia.
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wlayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok / beberapa kelompok manusia tersebut.
1.Teori terbentuknya Negara
a.Teori Hukum Alam
b.Teori Ketuhanan
c.Teori perjanjian
Di dalam terbentuknya dapat pula disebabkan karena:
A, Penaklukan
B. Peleburan
C. Pemisahan Diri
D. Penduduk atas Negara yang belum ada pemerintahannya.
2. Unsur Negara
a. Konstitutif
b. Deklaratif.
3. Bentuk Negara
a. Negara Kesatuan
b. Negara Serikat

NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA

- Proses Bangsa yang Menegara
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaiman terbentuknya bangsa dimana sekelompok manusia berada di dalam merasa sebagian dari bangsa. Di Indonesia proses menegara telah dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Secara ringkas proses tersebut dalah sbb:
a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
b. Proklamasi / pintu gerbang kemerdekaan.
c. Keadaan bernegara yang nilai dasar-dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Beberapa prinsip dasar system pemerintan Inonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum, system konstitusi, kekuasaan Negara yang tertinggi di tagan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah majelis, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas. Presiden dibantu oleh badan pelaksana pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsinya dibagi :
a.Departemen beserta aparat dibawahnya
b.Lembaga pemerintahan bukan departemen
c.BUMN
Pembagian kewilayahannya dan tingat pemerintahan adalah :
a.Pemerintah Pusat
b.Pemerintah Wilayah
c.Pemerintah Daerah

LANDASAN HUBUNGAN UUD 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDNESIA
1.Pancasila sebagai ideology Negara
2.UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
3.Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
4.Konsepsi pertama tentang pancasila sebagai cita-cita dan idologi Negara
5.Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat
6.Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Baca selengkapnya »